LAYAR.NEWS, MAKASSAR – Mewakili Wali Kota, Sekretaris Daerah Kota Makassar, Muhammad Ansar mepaparkan pendapat terkait rancangan peraturan daerah tentang perlindungan guru dalam rapat paripurna DPRD Kota Makassar yang digelar di ruang rapat paripurna kantor DPRD Kota Makassar, Selasa (21/9/2021).
Ia berharap dengan adanya Ranperda tentang perlindungan guru, dapat mendorong peningkatan kualitas dan kapasitas guru dan tenaga kependidikan yang akan mengantarkan pendidikan yang bermutu di Makassar.
“Ranperda yang disusun ini diharapkan dapat menjelaskan lebih operasional dari Undang-Undang dan peraturan pemerintah serta melibatkan organisasi profesi guru serta pemerhati pendidikan lainnya dan juga pemerhati anak agar sinkronisasi perda ini dengan perundang-undangan lainnya akan lebih baik,” ujarnya.
Ranperda ini besandar pada UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional (pasal 40 ayat 1 d) bahwa pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual.
“Hadirnya Ranperda tentang perlindungan guru yang digodok oleh DPRD Kota Makassar, merupakan hal yang patut diapresiasi dan ditindaklanjuti,” tambahnya.
Selain itu, dalam Ranperda nantinya, diharapkan bukan hanya mengatur tentang bentuk sanksi siswa dan batasan kewenangan guru dalam memberikan sanksi yang mesti dirumuskan secara detail.
Namun, juga juga terperinci hak dan kewajiban guru agar tugas profesional guru terjamin oleh peratuan daerah, misalnya terkait kesejahetaan guru, karya ilmiah yang dihasilkan, kebebasan pemberian nilai kepada peseta didik, hak promosi dan penghargaan atas prestasi guru, dan jaminan hal lainnya.