Layar.news, Makassar – Belasan Koalisi Serikat Masyarakat Miskin Indonesia (SRMI) bersama Pedagang asongan Kaki Lima (PKL) Pantai Losari menyambangi gedung DPRD Makassar menuntut adanya pembebasan biaya sekolah ditengah pandemi Covid-19.
Ketua SRMI, Wahida mengatakan, kehadirannya di DPRD untuk meminta solusi yang dialami oleh pedagang Kaki Lima (PKL) yang terdampak covid-19 mengakibatkan lima bulan tidak memiliki pendapatan.
“Mereka (pedagang asongan) ini sudah 5 bulan tidak jualan, tapi sekolahnya tetap bayar. Saya sampaikan kepada DPRD, apakah ada kebijakan sehubungan dampak corona,” kata Wahida, di ruang penerimaan aspirasi DPRD Makassar, Kamis (02/07/2020).
Wahida yang mendampingi PKL mengatakan, telah menyuarakan keluhannya ke Balaikota Makassar. Namun hingga kini belum ada solusi konkret yang didapatkan.
“Mereka ini tidak ada pendapatan atau penghasilan, kami minta tolong difasilitasi dengan Dinas Pendidikan dan Dukcapil. Terkait subsidi pendidikan dan catatan kependudukan,” terangnya.
Wahida berharap, legislatif dapat mengambil langkah untuk mencari solusi bersama dengan pemerintah kota dan dinas terkait.
“Paling tidak anggota DPRD bisa memfasilitasi apakah ada keringanan, kalau bisa ya digratiskan gitu. Dalam situasi seperti ini kan bebannya bertambah, tapi pemasukan tidak ada, listriknya bahkan naik,” jelasnya.
Anggota DPRD Makassar, Kasrudi yang menerima aspirasi tersebut mengatakan, pihaknya akan memfasilitasi terkait masalah sekolah sebagaimana yang disuarakan oleh SRMI.
“Kami siap membantu memfasilitasi mereka terkait masalah sekolah, dukcapil karena memang mereka ini tutup karena Covid. Kan selama pandemi pantai Losari tutup, jadi kami membantu pedagang asongan, terkait permasalahan tersebut,” kata politikus Gerindra.