LAYAR NEWS, Makassar – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto menyoroti kesiapan daerah dalam melaksanakan Pilkada Serentak 2024. Utamanya di tiga wilayah seperti Kalimantan, Sulawesi dan Maluku.
“Stabilitas pada bidang politik, hukum, dan keamanan adalah hal yang sangat penting dan mutlak untuk kita jaga bersama, karena situasi dan kondisi stabilitas Polhukam akan sangat mempengaruhi Tahapan Pilkada 2024,” kata Hadi dalam siaran pers yang dilansir dari laman resmi Kemenko Polhukam RI, Kamis, 27 Juni 2024.
Hadi Tjahjanto juga telah memaparkan persoalan yang menjadi sorotan itu saat membuka rapat koordinasi kesiapan penyelenggaraan Pilkada November mendatang, di Makassar, pada Rabu, 26 Juni. Sederet hal menjadi atensi Menko Polhukam terhadap daerah.
Menko Polhukam memaparkan bahwa meningkatnya suhu politik selama tahapan Pilkada jika tidak dikelola dengan baik, akan dapat berpotensi memicu terjadinya gangguan keamanan yang dapat mengganggu tahapan Pilkada Serentak.
“Hal ini juga yang membuktikan bahwa kesuksesan penyelenggaraan Pilkada bukan hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara Pilkada saja, namun juga menjadi tanggung jawab kita bersama,” terangnya.
Untuk mengoptimalkan sinergitas dan koordinasi khususnya dalam mengawal dan menyukseskan Pemilu dan Pilkada 2024, Kemenko Polhukam telah membentuk Desk Koordinasi Pemilu dan Pilkada. Di dalamnya terdapat 19 kementerian atau lembaga.
Kementerian atau lembaga ini disebut memiliki keterkaitan tugas. “Dalam hal kesiapan penyelenggaraan, keamanan, penanganan pelanggaran, dan sosialisasi terkait tahapan Pilkada,” ungkap pejabat yang merupakan mantan Panglima TNI ini.
Menko Polhukam menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab dalam fasilitasi Pilkada, juga perlu melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka mengoptimalkan perannya sebagai elemen pemerintah yang terdekat dengan penyelenggara Pilkada.
Untuk mencegah timbulnya berbagai permasalahan dan konflik dalam penyelenggaraan Pilkada, hal yang tidak kalah penting dan perlu dijaga serta dipedomani adalah Netralitas TNI, Polri dan ASN. Dalam menjalankan tupoksinya, TNI, Polri dan ASN harus tetap bersikap netral dan bekerja sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.
“Nilai-nilai netralitas harus ditanamkan dalam diri masing-masing individu dan menjadi sebuah budaya serta kesadaran pribadi agar Pilkada dapat berkualitas dan berintegritas serta memiliki legitimasi di mata masyarakat,” tegasnya.
