LAYAR NEWS, Makassar – Pemerintah Kota Makassar menjadi satu-satunya daerah yang mendapat nilai tertinggi di Sulawesi Selatan dalam penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Nilainya melampaui daerah lain di Sulsel.
Berdasarkan Surat Keputusan Menpan-RB tentang Hasil Evaluasi SPBE pada Instansi Pusat dan Pemda 2023 menyebutkan Kota Makassar meraih angka SPBE tertinggi dengan nilai 3,41 berkategori Baik. Angka ini mengungguli seluruh Pemda di Sulsel bahkan mengalahkan Pemprov Sulsel sendiri yang meraih poin 3,09.
Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan ‘Danny’ Pomanto mengapresiasi dan mengucap syukur atas raihan progresif tersebut. “Apalagi mengusung Makassar Sombere’ dan Smart City,” katanya dilansir dari laman resmi Pemkot Makassar, Sabtu, 13 Januari 2024.
Ditambah lagi katanya, program prioritas seperti Lorong Wisata yang dilengkapi dengan ribuan cctv dan berbagai inovasi terbaik yang mendapat apresiasi dari Kemendagri baru-baru ini. Sebut saja aplikasi Pakinta.
Danny menyebut Pakinta merupakan bagian dari inovasi pelayanan publik berbasis digital dengan akronim Pajak Terintegrasi dan Terdigitalisasi. “Artinya kapanpun dimanapun setiap warga Makassar dapat membayar pajaknya. Alhamdulillah ini mudah di download di android dan IOS,” kata Danny Pomanto.
Sedangkan, pada tempat kedua menyusul Kota Palopo dengan nilai 3,31, Luwu Utara 3,18, Jeneponto 3,09 dan Luwu Timur 3,05. Surat yang diterbitkan 11 Januari 2024 itu juga menunjukkan Kota Makassar naik satu tingkat dibanding sebelumnya yang mencatatkan angka 2,45 dengan kategori Cukup.
Alhasil, Pemkot Makassar menjadi satu-satunya kota di pulau Sulawesi yang meraih penghargaan Kota Terinovatif dalam acara Innovative Government Award (IGA) 2023. Danny berharap prestasi ini menjadi dorongan bagi Pemkot Makassar untuk terus berinovasi demi kemajuan kota Makassar.
Sebagaimana diketahui, SPBE memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan.