fbpx
No menu items!
ADVERTISEMENT

Tolak Draf RAPBD 2020, DPRD Makassar Rencana Ajukan Hak Angket

Promo

ADVERTISEMENT

Layar.news, Makassar – DPRD Kota Makassar resmi menolak draft RAPBD Perubahan 2020 Pemkot Makassar. Hal ini katakan Jubir Banggar DPRD Kota Makassar, Mario David pada konferensi pers di kantor DPRD Makassar, Kamis (1/10)2020.

“Sampai 30 September malam tadi hingga pukul 11 tadi malam, kami tidak mendapati kesepahaman dan kesepakatan antara pihak eksekutif dan legislatif terhadap Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan PPAS (Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara) 2020 pemerintah kota,” terangnya.

Kata Mario, ada empat hal yang menjadi dasar penolakan draft RAPBD Perubahan 2020.

ADVERTISEMENT

“Sesuai ketentuan kemendagri nomor 33 tahun 2019 mereka harus memasukkan tanggal 1 Agustus 2020, tetapi mereka masukan di tanggal 2 September 2020,” jelasnya.

“Dokumen ini belum direview oleh pihak inspektorat pemerintah kota dan sepertinya ada indikasi tidak dirapatkan secara matang dengan tim APD,” lanjutnya.

Baca juga: DPRD Tolak RAPBD Perubahan, Wali Kota: Saya Belum Dengar

ADVERTISEMENT

Presiden sudah menegaskan ada intruksi nomor 4 tahun 2020, ada Kemendagri nomor 20 tahun 2020, ada peraturan dalam negeri nomor 1 tahun 2020 dan intuksi Mendagri nomor 5 tahun 2020 tentang Program Prioritas Pemerintah untuk Melakukan Refokusing dan Relokasi Anggaran untuk mendukung penuh program penanganan dalam rangka bencana Covid 19.

Baca juga:  Semprot Disinfektan, PMI Makassar Sasar Rappocini-Tamalate

“Soal bencana, kesehatan lalu penanganan dampak sosialnya, harus dibuatkan sebenarnya program jaringan sosial, dan harus dibuatkan program pengamanan ekonomi, ini yang tidak ada di prioritas platfon anggaran yang kami lihat,” ungkap Mario.

Dengan dasar itu, DPRD Kota Makassar menolak draft RAPBD Perubahan 2020. “Oleh karenanya ada empat alasan besar kami untuk menolak ini,” tegas Mario.

ADVERTISEMENT

Realisasi Anggaran Hanya 98 Miliar

Lebih lanjut Mario menerangkan, Pemkot Makassar sudah mengeluarkan lima SK persial yang berasal dari anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT), dan SILPA dan anggaran Covid 19 yang tidak transparan.

Baca juga:  Supratman Gelar Sosialisasi Perda Kepemudaan

“Setahu kami mereka sudah merefokusing merelokasi anggaran kurang lebih Rp263 miliar asalnya dari BTT Rp 30 miliar, dana SILPA Rp142 miliar dan ada beberapa SKPD direkofokusing untuk membackup program penanganan Covid,” tutur Mario.

Nyatanya anggaran yang terealisasi hanya senilai Rp98 Miliar.

“Kemana sisanya. Apakah ini dibuatkan untuk penanganan covid atau dibuatkan program lain?,” tanyanya.

Menurutnya, secara teknis juga ada beberapa program Pemkot Makassar dimasukkan, namun dinilai tidak masuk akal.

“Komisi A menolak adanya pengadaan konvektor (mobil sampah) yang nilainya 60 miliar, kemudian komisi C menolak pengadaan lahan parkir yang nilainya Rp33 miliar dan pedesterian yang dibuat di metro tanjung itu hampir Rp127 miliar,” papar Mario

Komisi D menginginkan seharusnya anggaran total yang besar ini kurang lebih 126 miliar diperubahan harusnya dilakukan perubahan dengan menuntuntaskan pembangunan dua RS, yakni RS Batua dan Rs Ujung Pandang Baru.

Baca juga:  Ranperda Perlindungan Guru Mulai Tahap Pembahasan Naskah Akademik

“Pemerintah seakan memaksakan kehendak untuk melakukan program yang tidak ada kaitanya dengan penanganan covid. Oleh karenanya tegas kami menolak di badan anggaran pemerintah kota,” tukasnya.

Jika DPRD Makassar menolak draft RAPBD Perubahan 2020, maka ini tidak akan ditindak lanjuti ke rapat Paripurna DPRD Makassar.

Hak Angket

DPRD Makassar berencana membuat hak angket untuk menyelidiki kemana sisa anggaran penanganan covid yang harusnya untuk masyarakat.

“Pekan depan akan kami ajukan hak angket. Sejauh ini Fraksi Nasdem dan Golkar sudah sepakat. Fraksi-fraksi lain akan menyusul,” terangnya.

Jika nantinya dalam penyelidikan ditemukan penyalahgunaan anggaran, DPRD akan merekomendasikan ke BPK dan penegak hukum dalam hal ini Kejaksaan dan kepolisian untuk mengusut itu.

“Tapi jika memang tidak ditemukan penyalahgunaan anggaran, Kemendagri akan melayangkan teguran keras kepada Pemkot,” pungkas Mario.

ADVERTISEMENT

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

ADVERTISEMENT

Terkini

Lansia di Bone Hilang Terseret Arus Saat Sebrangi Sungai

Tim SAR gabungan hingga kini masih mencari lansia di Bone yang dilaporkan hilang terseret arus saat menyebrangi sungai.
ADVERTISEMENT

Populer

Berita Terkait

ADVERTISEMENT