LAYAR.NEWS, Jakarta — Anggota Komisi III DPR RI, Endang Agustina, menyoroti menipisnya kepercayaan masyarakat terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia menyebut hal ini disebabkan oleh kurangnya integritas yang ditunjukkan oleh pimpinan KPK saat ini.
“Pimpinan KPK saat ini belum mampu memberikan teladan dan contoh yang baik kepada seluruh personel dalam menjalankan tugas pemberantasan korupsi,” ungkap Endang dalam uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon pimpinan (capim) KPK dilansir dari laman resmi Parlementaria-DPR RI, Kamis, 21 November 2024.
Endang juga mengingatkan bahwa KPK harus memiliki dasar hukum yang kuat dalam menetapkan tersangka. Menurutnya, hal ini penting untuk menghindari kekalahan dalam upaya praperadilan yang dapat merusak kredibilitas lembaga tersebut.
“Saat menetapkan tersangka, KPK harus memiliki landasan hukum yang kokoh agar tidak salah langkah. Ini untuk memastikan proses hukum berjalan sesuai aturan dan tidak memperlemah institusi,” tegasnya.
Ia menambahkan, apabila insan KPK, terutama para pimpinannya, memiliki integritas yang baik, kepercayaan publik tidak akan tergerus. Namun, kenyataannya justru sebaliknya, di mana salah satu Ketua KPK saat ini menjadi tersangka dalam kasus dugaan pemerasan.
“Kondisi ini membuat masyarakat semakin ragu terhadap kemampuan KPK dalam memberantas korupsi. Banyak kasus yang stagnan dan tidak kunjung diselesaikan,” kata Endang.
Ia juga meminta capim KPK untuk memiliki program kerja yang jelas dan berfokus pada penguatan lembaga KPK, serta menjaga independensi lembaga tersebut.
“Saya ingatkan, jangan sampai KPK dijadikan alat oleh pihak tertentu. KPK harus tetap independen dan berdiri sebagai garda terdepan dalam pemberantasan korupsi,” pungkasnya.
Terpisah, Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo menegaskan kepada Calon Dewan Pengawas (Cadewas) KPK Benny Jozua Mamoto bahwa menjadi seorang Dewas haruslah memiliki keberanian yang lebih. Ia pun menanyakan apakah Benny memiliki keberanian dalam mengawasi kerja-kerja KPK kedepannya.
“Sejauh mana Pak Benny bisa mengawasi itu nanti? Apakah Pak Benny punya keberanian misalkan? Sementara Bapak misalkan rekam jejak Bapak di Kompolnas misalkan ya kurang-kurang garang menurut saya,” kata Rudianto.
Politisi Fraksi Partai NasDem tersebut menjelaskan, seorang Dewas KPK harus benar-benar serius melakukan fungsi pengawasannya. Seperti pada pelanggaran etik, pelanggaran moral, hingga pada proses penyidikan yang mungkin terdapat oknum yang melanggar ketentuan.
“Dewan pengawas esensinya menurut saya harus garang, Pak. Dia harus betul-betul mengawasi gitu, namanya pengawas ya kalau ada pelanggaran etik pelanggaran moral, ada misalkan proses penyidikan ke penuntutan ada permainan,” tegasnya.
Untuk itu, ia berharap kehadiran Dewas mampu menjaga moral etik KPK kedepannya. “KPK ini lembaga super body Pak, kehadiran dewan pengawas ini betul-betul diharapkan mampu menjaga moral etik dan kita tahu hari ini KPK begitu banyak persoalan dari kepala sampai level bawah saling lapor antar komisioner dengan dewas misalkan. Ini kan tontonan-tontonan yang menurut saya lucu-lucuan Pak. Nah kita berharap KPK ke depan tidak seperti itu,” harapnya.