LAYAR.NEWS, Jakarta — Wacana impor beras dari luar negeri menjadi sorotan wakil rakyat. Anggota Komisi IV DPR RI Rina Saadh menyoroti beredarnya video pembongkaran ribuan ton beras impor asal Pakistan di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, pada Senin, 3 Februari 2025.
Ia mendesak komitmen pemerintah untuk setop impor beras dari luar negeri. “Kabar masuknya beras impor ini meresahkan para petani,” kata Rina dilansir dari laman resmi Parlementaria-DPR RI, Jumat, 7 Februari 2025.
Selain video pembongkaran beras impor asal Pakistan, sebelumnya juga muncul video pembongkaran ribuan ton beras impor asal Myanmar yang diunggah di akun media sosial Tiktok @barokah.www pada Sabtu, 18 Januari 2025.
Dalam video tersebut, ditunjukkan proses pembongkaran beras yang dilakukan di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Menurut Rina situasi ini menjadi pemicu keresahan para petani apalagi mereka akan panen.
“Apalagi sebagian dari mereka akan masuk masa panen. Apalagi pemerintah sebelumnya telah berkomitmen jika tahun ini sudah tidak ada lagi impor beras dari luar negeri,” ujar Rina Saadah.
Teh Rina, sapaan akrabnya, mengatakan telah mengetahui beredarnya video tersebut. Ia mengakui, video masuknya beras impor ini menimbulkan keresahan di kalangan para petani.
“Jika mengacu penjelasan Bulog, beras tersebut adalah impor untuk pengadaan 2024. Ini berarti beras itu merupakan bagian dari stok awal 2025 carry over tahun 2024 sebanyak 8.148.451 ton,” kata Politisi Fraksi PKB ini.
Berdasarkan data yang disampaikan Badan Pangan Nasional (Bapanas) kepada Komisi IV DPR RI, tambahnya, pada tahun 2025 hanya ada impor beras khusus sebesar 514.305 ton.
Data Neraca Pangan Nasional 2025 oleh Bapanas total ketersediaan beras sebanyak 40.954.150 ton. Sedangkan kebutuhannya sebanyak 30.975.843 ton. Pada akhir tahun 2025, estimasi stok beras sebanyak 9.978.306 ton.
“Kami optimistis Indonesia mampu mencapai swasembada pangan yang menjadi target pemerintahan Presiden Prabowo Subianto,” lanjut Rina.
“Tapi hal itu hanya bisa dicapai dengan kejelasan komitmen pemerintah salah satunya menghentikan impor bahan strategis dari luar negeri dan mengoptimalkan potensi dalam negeri.”