LAYAR.NEWS, Makassar — Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mengusulkan agar masyarakat pesisir di wilayahnya bisa mendapatkan listrik subsidi. Kondisi ini menurutnya sangat mendasar untuk memenuhi kebutuhan listrik di wilayah kepulauan.
“Kita punya perhatian kepada masyarakat di kepulauan, kalau bisa kita merekomendasikan untuk memaksimalkan pengadaan aliran listrik secara subsidi yang ada untuk masyarakat pulau, ini sangat penting,” kata Munafri dilansir dari laman resmi Pemkot Makassar, Sabtu, 26 April 2025.
Hal tersebut diungkapkan Munafri dalam Musyawarah Komisariat (Muskomwil) Luar biasa, Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Komisariat Wilayah (Komwil) VI.
Pada forum tersebut, pria yang akrab disapa Appi itu menyampaikan sejumlah poin penting yang menjadi aspirasi masyarakat pesisir dan kepulauan di Kota Makassar untuk kemudian disampaikan kepada pemerintah pusat.
Menurutnya, kebutuhan masyarakat kepulauan harus menjadi perhatian serius pemerintah pusat dan daerah. Apalagi banyak persoalan yang dihadapi masyarakat di kepulauan.
Oleh sebab itu, pemerintah kota terus berupaya meringankan beban masyarakat dengan berbagai program bantuan sosial. Salah satunya melalui bantuan subsidi listrik.
Subsidi listrik ini diberikan untuk membantu masyarakat kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan energi rumah tangga tanpa membebani pengeluaran mereka.
Selain itu, perlu program prioritas pemerintah untuk memastikan bahwa rumah tangga dengan ekonomi rendah tetap mendapatkan akses listrik dengan biaya yang lebih terjangkau.
“Ini penting, bagaimana kehidupan mereka (di pulau) bisa terakselerasi dengan baik. Sementara kebutuhan energinya ini tidak cukup apa yang mereka inginkan,” tuturnya.
Ia pun mendorong pengurus APEKSI Komwil VI maupun di pusat agar menyusun rekomendasi nasional untuk memaksimalkan subsidi listrik di wilayah kepulauan.
Sebab menurutnya, akselerasi ekonomi masyarakat di wilayah pesisir sangat tergantung pada akses energi. Dengan demikian, ia berharap apa yang menjadi usulan rekomendasi bisa tersampaikan ke pemerintah pusat.
“Kalau mereka bisa mengolah hasil laut langsung di pulau, maka yang masuk ke wilayah daratan adalah barang setengah jadi, bukan bahan mentah lagi. Ini memperkuat kemandirian ekonomi pulau sekaligus mengurangi ketimpangan,” imbuhnya.
Rapat pleno tersebut juga menjadi momentum penting bagi kepala daerah untuk memperkuat kolaborasi antar kota dalam menjawab tantangan pembangunan perkotaan yang semakin kompleks.
Appi juga berharap pengurus APEKSI Komwil VI yang baru mampu menjembatani koordinasi antar kota dengan pemerintah pusat secara lebih efektif, serta merumuskan kebijakan kolektif yang berpihak pada kebutuhan di masing-masing daerah, termasuk Kota Makassar.
“Sedikit masukan dan rekomendasi ini saya sampaikan agar ke depan, tumpang tindih kewenangan tidak terus menjadi alasan stagnasi,” tutup Appi.