LAYAR.NEWS, Jakarta — Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) telah meluncurkan Layanan Dana Masyarakat dan Layanan Pembiayaan Ekonomi Sirkular untuk mengatasi dampak perubahan iklim di Indonesia.
Masyarakat kini memiliki akses mudah pendanaan untuk berkontribusi dalam menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) serta menciptakan lingkungan hidup yang bersih dan sehat.
Peluncuran itu diresmikan dalam pembukaan Festival Lingkungan, Iklim, Kehutanan, dan Energi Baru Terbarukan (LIKE) 2 yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), BPDLH.
Perlu diketahui bahwa, negara-negara di dunia, tidak terkecuali Indonesia, masih berupaya untuk terus menangani perubahan iklim yang terjadi akibat kerusakan lingkungan. Kerusakan yang terjadi menimbulkan efek GRK atau yang umum disebut pemanasan global.
Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah Indonesia berkomitmen memenuhi Target Kontribusi Nasional (Nationally Determined Contribution atau NDC) untuk menurunkan emisi GRK dengan kemampuan sendiri sebesar 29 persen dan dengan dukungan internasional sebesar 41 persen pada tahun 2030.
Untuk mencapai target tersebut, Pemerintah Indonesia tidak bisa berdiri sendiri. Dibutuhkan kolaborasi multipihak untuk mengakselerasi upaya-upaya yang telah dilakukan. Target ini hanya dapat dicapai jika semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, mengambil tindakan nyata.
Oleh karena itu, BPDLH yang diberikan mandat untuk mengelola dana lingkungan hidup, bersama KLHK berinisiatif untuk menciptakan Layanan Dana Masyarakat untuk Lingkungan dan Layanan Pembiayaan Ekonomi Sirkular.
Layanan tersebut bertujuan untuk memberikan akses mudah kepada masyarakat untuk berkontribusi dalam pemenuhan target penurunan emisi sebesar -140 juta ton CO2eq di sektor kehutanan dan lahan atau net sink pada tahun 2030. Kemudahan akses yang diberikan adalah dukungan pendanaan dalam berkontribusi menurunkan emisi GRK agar menjaga keberlanjutan lingkungan yang lestari.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menjelaskan bahwa pemerintah harus terlibat langsung mendukung aksi yang dilakukan masyarakat. “Ini merupakan jawaban atas perintah Bapak Presiden kepada saya, bahwa aksi masyarakat untuk lingkungan tentu saja memerlukan dukungan fasilitasi dari pemerintah dan atau Pemda,” katanya dalam siaran pers yang dilansir dari laman resmi BPDLH, Selasa, 13 Agustus 2024.
Pelaksanaan target-target penurunan emisi ini membutuhkan dukungan penganggaran dari berbagai sumber. Negara menyediakan pendanaan yang telah dianggarkan pada APBN dan APBD. Lebih lanjut, Menteri LHK juga menjelaskan bahwa selama ini keberhasilan kerja di dalam penanganan perubahan iklim atau kinerja iklim, seluruhnya didanai oleh APBN dan sebagian dari dana hibah, kerja sama luar negeri, kerja sama sektor swasta, dan sumber pendanaan lainnya.
Pemerintah juga sudah berusaha untuk menandai dana mitigasi dan adaptasi perubahan iklim (budget tagging), penerbitan green bond yang berbentuk syariah (green sukuk), maupun dana konvensional.
Melalui berbagai sumber pendanaan yang telah disebutkan di atas, BPDLH mengelola dan mendistribusikan dana tersebut ke beragam penerima manfaat. Penerima akhir dana yang dikelola BPDLH adalah masyarakat dan dapat disalurkan secara langsung ataupun melalui lembaga perantara, seperti perguruan tinggi, LSM, dan badan hukum lainnya.
Dana yang disediakan dapat digunakan untuk kegiatan kampanye kesadaran lingkungan, pelatihan peningkatan usaha pengelolaan lingkungan, penanaman pohon, aksi bersih lingkungan, serta penerapan energi baru terbarukan.
“Melalui layanan ini, pemerintah memberi kesempatan kepada masyarakat untuk mengakses dana secara langsung kepada BPDLH sesuai dengan tema yang ada,” kata Menteri Siti Nurbaya.
Untuk mengakses layanan dana ini, ada beberapa tahapan yang perlu dilakukan oleh masyarakat. Direktur Penyaluran Dana BPDLH, Damayanti Ratunanda, menjelaskan bahwa Layanan Dana Masyarakat untuk Lingkungan dan Layanan Pembiayaan Ekonomi Sirkular dapat diakses melalui situs BPDLH.
Seluruh proses layanan ini, dilakukan secara online. “Masyarakat dengan mudah memiliki akses pembiayaan untuk dapat berkontribusi aktif dalam pengelolaan lingkungan hidup,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Damayanti memaparkan langkah-langkah yang perlu dilakukan masyarakat untuk dapat mengakses layanan tersebut. Pertama, kelompok masyarakat, kelompok pemuda, penerima penghargaan Kalpataru, sekolah Adiwiyata, universitas, serta LSM lingkungan yang telah terdaftar di KLHK dapat melakukan registrasi ke dalam situs tersebut.
Kedua, memilih paket kegiatan yang akan dilakukan yaitu kegiatan sosialisasi atau kampanye kesadaran lingkungan, pelatihan lingkungan, penanaman pohon, aksi bersih lingkungan, atau penerapan energi baru terbarukan. Ketiga, menyampaikan biaya yang diperlukan dengan menggunakan formulir yang telah disediakan dalam situs tersebut.
“Setelah menyelesaikan proses pengisian data, masyarakat akan mendapatkan notifikasi telah mengajukan kegiatan,” terang Damayanti.
Tahap selanjutnya, KLHK akan melakukan verifikasi terhadap usulan-usulan tersebut. Kemudian, KLHK akan menyampaikan daftar kelompok beserta kegiatan dan besaran alokasi dana ke BPDLH untuk dapat disalurkan pendanaannya.
Dengan layanan yang diinisiasi oleh BPDLH bersama KLHK ini, diharapkan masyarakat dapat berkontribusi aktif dalam pengelolaan lingkungan hidup. Dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan masyarakat, BPDLH berkomitmen untuk terus menghimpun sumber pendanaan dan mengelola pendanaan untuk pembiayaan aksi-aksi lingkungan oleh masyarakat.
Layanan Dana Masyarakat untuk Lingkungan dan Layanan Pembiayaan Ekonomi Sirkular merupakan bagian dari dana kelola BPDLH yang bersumber dari kerjasama Indonesia-Norwegia pada Result Based Contribution Tahap 2 dan 3.
Silakan akses Layanan Dana Masyarakat untuk Lingkungan dan Layanan Pembiayaan Ekonomi Sirkular pada link berikut: https://bpdlh.id/portal-layanan/.
