Layar.news , Makassar – Belum lama ini, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi secara resmi menutup penerimaan CPNS periode 2020.
Menanggapi hal itu, Gubernur Sulsel, Prof Nurdin Abdullah menilai kebijakan menutup pendaftaran CPNS tersebut sudah dipikirkan secara matang oleh pemerintah pusat dengan mempertimbangkan kemampuan Anggaran Daerah.
“Saya kira pemerintah pusat sudah mengkalkulasi, terutama kemampuan anggaran daerah, kemampuan negara. Tentu ini berdampak semua,” kata Nurdin Abdullah, di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel belum lama ini.
Menurutnya, keputusan ini juga akibat dampak dari pandemi Covid-19. Kebijakan pemerintah pusat tersebut, didukung oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel.
“Kita support-lah. Kita ikuti apa yang menjadi kebijakan pemerintah pusat tentu,” ujarnya.
Namun, ia berharap tahun ini ada pengecualian pada rekrutmen formasi guru. Ia tak ingin kekurangan tenaga pengajar di sektor pendidikan.
“Guru itu yang paling penting. Jangan sampai itu yang kekurangan. Makanya mungkin ini yang lagi dibuat kajian, kalau guru saya setuju, itu nggak boleh kurang,” ucapnya.
Nurdin mengatakan, guru yang pensiun setiap tahunnya cukup banyak, maka perlu diisi oleh guru yang baru. Minimal zero growth, mengisi jumlah yang pensiun.
Tidak adanya rekrutmen, lanjut Nurdin Abdullah, tidak akan menganggu kinerja birokrasi. Ia menilai lebih kepada bagaimana mengefektifkan pemerintahan.
“Saya kira tidak ada masalah. Sekarang begini, kalau bisa pekerjaan itu yang sekarang dikerjakan lima orang, bisa dikerjakan dua orang, itu cukupkan,” imbuhnya
Sebelumnya, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Tjahjo Kumolo mengatakan, selama dua tahun ke depan penerimaan CPNS akan ditiadakan.
Kecuali untuk penerimaan sekolah kepolisian dan militer.
“Rekrutmen CPNS perlu kita data. Dua tahun ini enggak ada. Kecuali kedinasan yang memang sudah terprogram. (Misalnya) Akpol (Akademi Polisi), Akmil (Akademi Militer) yang lain tetap di 2021,” kata Tjahjo saat rapat dengan Komisi II DPR, di Jakarta, Senin (6/7) lalu.
