LAYAR NEWS — Badan Advokasi Hukum (BAHU) DPW Partai NasDem Sumatera Utara (Sumut) telah mengirimkan somasi ke Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA.
Keberatan ini muncul setelah LSI Denny JA merilis hasil survei yang menyatakan bahwa elektabilitas potensial calon presiden (capres) Anies Baswedan terkait Pemilihan Presiden 2024 di Sumut hanya mencapai 5 persen.
Ketua DPW NasDem Sumut, Iskandar ST, menyatakan bahwa elektabilitas dua rival Anies, yaitu Ganjar Pranowo yang memperoleh 65 persen dan Prabowo Subianto sebesar 30 persen, menjadi dasar keberatan dari pihak NasDem terhadap hasil survei tersebut.
“Kami menyatakan keberatan dengan hasil survei tersebut. Dan kami juga ingin menguji hasil survei itu karena adanya kejanggalan,” ujar Iskandar didampingi ratusan advokat di Auditorium DPW NasDem Sumut, Senin, 9 Oktober 2023.
Iskandar menyoroti ketidaksesuaian antara hasil survei LSI Denny JA yang menunjukkan penurunan drastis dalam elektabilitas Anies Baswedan dalam waktu singkat. Menurutnya, pada bulan Mei 2023, LSI pernah merilis hasil survei yang menunjukkan elektabilitas Anies Baswedan sebesar 32,6 persen. Namun, dalam kurun waktu hanya empat bulan, elektabilitasnya turun sebesar 28 persen. Ini berarti rata-rata turun sekitar 7 persen setiap bulannya.
Keberatan dari pihak NasDem Sumut muncul karena mereka merasa ada ketidaksesuaian yang signifikan antara hasil survei tersebut dengan realitas politik yang tengah berlangsung. Oleh karena itu, mereka menganggap hasil survei tersebut kurang akurat dan meragukan metodologi survei yang digunakan oleh LSI Denny JA.
“Hal ini belum pernah terjadi dalam sejarah survei. Kemudian, kami melihat hasil survei tersebut semuanya dalam bulatan tanpa ada desimal. Ketiga, hasil survei itu bertolak belakang dengan realita dan fakta di lapangan yang kami dapatkan,” ucap Iskandar.
Kemudian dari 33 kabupaten atau kota yang ada di Sumut, 20 kabupaten atau kota merupakan basis pendukung Anies Baswedan terutama di wilayah pesisir timur dan Tapanuli Selatan.
“Kami memprediksikan Anies Baswedan akan menang secara mutlak di 20 kabupaten atau kota tersebut. Jadi kami meminta dengan tegas kepada LSI Denny JA untuk menyampaikan bagaimana penerapan dan metodologi yang dilakukan dalam survei tersebut,” sebutnya.
Iskandar menyuarakan beberapa pertanyaan kritis terkait survei tersebut. Dia ingin memahami sebaran responden atau sampel yang diambil dalam survei, jumlah responden yang terlibat, serta bagaimana metode pengambilan sampel tersebut dilakukan di Sumut. Selain itu, dia juga mempertanyakan asal dana yang digunakan untuk survei ini, apakah dana survei tersebut berasal dari sumber yang independen, partisan, atau sponsor tertentu.
“Atau juga berasal dari uang negara baik melalui APBN maupun APBD, atau juga melalui NGO dari negara asing. Sumber dana ini kami nilai sangat penting, karena siapa yang membayar survei biasanya diduga bisa mengatur hasil survei tersebut,” terangnya.
Iskandar mengemukakan tudingan serius terhadap beberapa lembaga survei yang diduga terlibat dalam praktik yang meragukan. Tudingan ini mencakup dugaan bahwa beberapa lembaga survei mungkin telah menerima pembayaran atau tekanan dari pihak-pihak tertentu dengan tujuan mengarahkan opini publik dan menciptakan legitimasi palsu untuk kecurangan pemilu.
“Kami mendesak asosiasi lembaga survei termasuk pemerintah dalam hal ini adalah OJK untuk melakukan investigasi aliran dana kepada lembaga-lembaga survei yang kami duga rutin melakukan survei dan menggiring opini publik kepada pihak-pihak tertentu,” tegasnya.
Sementara itu dilansir dari Detikcom, peneliti LSI Denny JA, Adjie Alfaraby menilai somasi itu berlebihan.
“Itu sikap yang lebay dan tidak proporsional. Itu hasil riset yang harusnya direspons dengan hasil riset yang lain,” kata Adjie.
Adjie menyebut survei yang dilakukan di Sumatera Utara merupakan hasil breakdown dari survei nasional yang melibatkan 1.200 responden. Dari hasil survei itu, kata Adjie, dukungan ke Anies di wilayah Sumut masih lemah.
“Jadi jangan hanya terpaku pada angka Anies yang hanya 5% itu di survei kami September atau survei Juli 2023. Anies hanya 7,5 % di Sumut. Artinya dari dua survei itu, Anies masih lemah di Sumut,” ujarnya.
Adjie berharap survei itu bisa menjadi bahan evaluasi untuk menaikkan elektabilitas bacapres Koalisi Perubahan itu.