LAYAR NEWS, Makassar – Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI telah bertemu dengan Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Prof Zudan Arif Fakrulloh, serta sejumlah pejabat stakeholder terkait mengenai kesiapan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024.
Komisi II telah mengajukan serangkaian pertanyaan tertulis kepada berbagai pihak terkait persiapan dan kesiapan pelaksanaan pilkada. Mencakup rencana program, anggaran yang dibutuhkan oleh KPU dan Bawaslu Sulsel, serta dukungan yang diberikan pemprov dalam penyelenggaraan Pilkada.
“Bagaimana persiapan dari para penyelenggara tentu bekerja sama dengan Pemprov Sulsel termasuk bersama para penegak hukum di sini. Supaya Pilkada serentak ini bisa berjalan seperti Pilpres dan Pileg kemarin yang aman dan nyaman. Itu yang harus dipertahankan,” kata Ketua Tim, Junimart Girsan dilansir dari laman resmi Pemprov Sulsel, Rabu, 5 Juni 2024.
Salah satu fokus utama yang ditanyakan adalah mengenai realisasi perekaman dan pencetakan KTP Elektronik yang dijalankan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Komisi II juga menyoroti pentingnya pemutakhiran data pemilih dan pencocokan daftar pemilih yang akurat.
Juga menekankan pentingnya koordinasi yang efektif antara penyelenggara Pemilu dengan Pemprov Sulsel, khususnya dalam hal pendataan penduduk dan pemutakhiran data pemilih, untuk memastikan proses pemilihan yang lancar. “Supaya antara para penyelenggara, KPU dan Bawaslu itu betul-betul bisa bersinergi,” harapnya.
Pertanyaan juga diajukan mengenai proses rekrutmen badan ad-hoc, serta pelaksanaan tahapan bagi calon gubernur dan wakil gubernur serta bupati atau wali kota dan wakil bupati atau wakil wali kota dari jalur perseorangan.
Begitu juga Komisi II meminta informasi terkait indeks kerawanan Pemilu di Sulsel dan strategi pencegahan yang akan diterapkan untuk meminimalisir potensi masalah. “Zona merah itu hanya sebagai sinyal. Tetapi fakta kemarin untuk Pilpres dan Pileg itu cukup kondusif di sini,” ujarnya.
Sedangkan, Ketua KPU Sulsel, Hasbullah melaporkan terkait anggaran pelaksanaan Pilkada, dana hibah dari Pemprov Sulsel sebesar Rp387 miliar. Ini dialokasikan pada honorarium pemilihan, kemudian tahapan persiapan dan pelaksanaan, operasional dan administrasi perkantoran.
Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ini terdapat dana sharing kepada kabupaten dan kota, 50 persen ke provinsi dan 50 persen ke kabupaten dan kota. Paling besar dana sharing ke Kabupaten Bone, Kota Makassar dan Kabupaten Gowa.
“Langkah koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sulsel, untuk proses tahapan Pilkada telah dua kali difasilitasi oleh Pemprov dalam kegiatan rapat pemantapan pemilihan kepala daerah dengan mengundang Forkopimda se Sulsel dan kabupaten atau kota,” paparnya.
Adapun jumlah pemilih potensial Pilkada Sulsel 6.697.954 pemilih. “Sejauh bacaan kami secara kelembagaan baik untuk Bawaslu provinsi dan 24 kabupaten dan kota sejauh ini kami tidak menemukan kendala,” kata Anggota Bawaslu Sulsel, Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Proses, Adnan Jamal.
Terkait dana hibah, Bawaslu sendiri mendapatkan Rp173,6 miliar. Hal lainnya disampaikan, hingga 1 Juni lalu telah terbentuk Panwaslu Kecamatan untuk Pilkada.