fbpx
No menu items!
ADVERTISEMENT

Usai Dilantik, Biden Langsung Batalkan Kebijakan Trump

Promo

ADVERTISEMENT

LAYAR.NEWS – Selang beberapa jam setelah dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat, Joe Biden langsung bekerja membatalkan sejumlah kebijakan kunci Donald Trump.

“Tidak bisa membuang waktu jika menyangkut penanganan krisis yang kita hadapi,” ujar Biden yang dikutip dari BBC, Kamis (21/1/2021).

Presiden Biden sedang menandatangani 15 perintah eksekutif, untuk meningkatkan tindakan pemerintah federal terkait krisis virus corona.

ADVERTISEMENT

Selain itu, Biden juga membatalkan kebijakan Trump soal perubahan iklim, imigrasi, dan hubungan rasial.

Berdasarkan pernyataan mengenai perintah eksektif biden menyebutkan, “Akan mengambil tindakan—tidak hanya membalikkan kerusakan terbesar yang dilakukan pemerintahan Trump—tapi juga mulai menggerakkan negara kami ke depan”.

Berikut deretan perintah eksekutif Biden di hari pertama menjabat Presiden Amerika Serikat:

ADVERTISEMENT
Pandemi virus corona

Biden memutuskan beragam perintah untuk menangani pandemi Covid-19, yang telah merenggut nyawa lebih dari 400.000 orang di AS. Perintah eksekutif presiden mencakup:

  • Mengembalikan keanggotaan AS di Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Pakar virus, Dr Anthony Fauci, siap berpartisipasi mewakili AS dalam pertemuan dewan eksekutif internasional WHO yang berlangsung pekan ini.
  • Memusatkan penanganan Covid-19 secara nasional guna mengoordinasikan distribusi peralatan pelindung, vaksin, dan tes.
    Mewajibkan pemakaian masker dan menjaga jarak di semua gedung federal.
  • Menggelar ‘Tantangan memakai masker 100 hari’, yang meminta masyarakat memakai masker selama 100 hari.
Baca juga:  238 Jemaah Haji Indonesia Jalani Safari Wukuf di Arafah Karena Sakit
Perubahan iklim

Biden hendak membatalkan sejumlah perintah kontroversial pendahulunya terkait kebijakan lingkugan dengan cara:

  • Kembali bergabung dalam kesepakatan iklim Paris 2015 setelah Trump menarik AS dari kesepakatan tersebut tahun lalu.
  • Membatalkan Jalur Pipa Keystone XL yang kontroversial. Para pegiat lingkungan dan sejumlah penduduk asli Amerika telah memperjuangkan pembatalan jalur pipa itu selama lebih dari satu dekade.
Baca juga:  KTT Berakhir, Indonesia Serahkan Estafet Presidensi G20 ke India
Imigrasi

Presiden Biden telah berikrar untuk:

ADVERTISEMENT
  • Mencabut larangan Trump terhadap warga negara mayoritas Muslim untuk memasuki wilayah AS.
  • Menghentikan pembangunan tembok di perbatasan AS-Meksiko

Selama tiga bulan terakhir, Joe Biden dan staf kepresidenannya telah merencanakan serangkaian tindakan pertama begitu menjabat presiden. Donald Trump telah menggunakan wewenang eksekutifnya secara luas guna memajukan sebagian besar agenda politiknya. Sehingga ketika Ia membatalkan keputusan-keputusan Trump, itu bakal menjadi hal yang penting.

Tidak perlu waktu lama bagi Biden untuk beraksi. Secara khusus dia menyasar sejumlah agenda Trump yang paling kontroversial. Pemerintahan Biden juga akan membekukan semua regulasi Trump yang dibuat pada menit-menit akhir, setelah terlebih dulu mengkajinya secara mendalam.

Baca juga:  China Masih Enggan Transparan Soal Asal Usul Covid-19

Perintah eksekutif adalah bagian yang (relatif) mudah. Untuk memunculkan kebijakan guna membuat perubahan yang bertahan lama dan tidak bisa begitu saja diubah oleh presiden-presiden mendatang,. Biden harus bekerja sama dengan Kongres demi meloloskan undang-undang terkait bantuan pada masa pandemi, kewarganegaraan untuk migran tak berdokumen resmi, reformasi layanan kesehatan, serta perlindungan terhadap hak memilih.

Untuk saat ini, Biden menolak mengambil keputusan eksekutif terkait pembatalan pinjaman mahasiswa serta mencabut larangan perdagangan era Trump atau menetapkan hukum pidana yang baru.

ADVERTISEMENT

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

ADVERTISEMENT

Terkini

Panwascam Berpengalaman di Pemilu Jadi Prioritas di Pilkada Serentak 2024 Sulsel

Bawaslu Sulsel berkomitmen untuk memprioritaskan Panwascam berpengalaman dalam Pemilu Februari untuk Pilkada Serentak 2024.
ADVERTISEMENT

Populer

Berita Terkait

ADVERTISEMENT