LAYAR NEWS, Makassar – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulawesi Selatan mencatat sejumlah hal penting terkait kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam pelaksanaan Pemilu 2024. Kinerja KPU menjadi sorotan karena dianggap kurang maksimal dan banyak kelirunya.
Utamanya soal sinkronisasi data pemilih dan jumlah surat suara tambahan. Terlebih mereka juga telah merampungkan rekapitulasi pada tingkat provinsi. “Mulai pelaksanaan pemungutan, penghitungan sampai rekapitulasi,” kata anggota Bawaslu Sulsel Saiful Jihad kepada jurnalis, Jumat, 15 Maret 2024.
Dalam proses perhitungan tata kelola dan manajemen logistik tidak terlalu bagus karena itu terungkap dalam rekap berjenjang sampai ke provinsi. “Peserta pemilu mempertanyakan misalnya kesesuaian antara surat suara yang diterima oleh KPU yang diteruskan ke TPS dengan apa yang semestinya,” tegas Saiful.
“Dalam aturan kan disebutkan bahwa surat surat suara yang harus disampaikan adalah jumlah DPT ditambah 2 persen, faktanya ada yang kurang ada yang lebih itu berarti ada hal yang harus di tata kembali terkait dengan manajemen tata kelola logistik pemilu,” lanjut Saiful.
Begitu juga masalah teknis lain yang menjadi sorotan di lapangan saat proses pemilihan berjalan. “Termasuk surat suara tertukar dan logistik yang lain yang kemudian membuat pertanyaan sampai ke tingkat rekap misalnya kenapa C hasil telat atau kurang dan seterusnya,” lanjutnya.
Kondisi lainnya adalah sumber daya pada tingkat adhoc. Yang perlu dievaluasi menurut Saiful karena terdapat beberapa TPS yang dia rekomendasikan Pemungutan Suara Ulang (PSU). “Ada sekitar 70 TPS yang kami rekomendasikan PSU. Itu karena kekeliruan atau kesalahan pemberian surat suara,” ungkapnya.
“Koreksi koreksi yang kami lakukan bukan hanya sekedar angka angka tapi termasuk administrasi data kepemiluan. Itulah upaya koreksi supaya betul betul pemilu kita ini dapat dipercaya pemilih yang datang ke TPS dapat terjaga bisa dipercaya oleh publik,” tutupnya.