LAYAR NEWS, Makassar – Mahfud MD menyatakan mundur dari jabatannya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam). Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 03 ini akan menyampaikan surat resmi pengunduran dirinya kepada Presiden Joko Widodo dalam waktu dekat.
Pengunduran diri Mahfud ini merupakan komitmen mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu untuk menjaga independensi selama proses Pilpres 2024. Pengunduran diri yang diumumkan langsung di sela kampanye akbar di Lampung Tengah, pada Rabu, 31 Januari 2023, telah disepakati bersama dengan pasangan Calon Presiden (Capres) Ganjar Pranowo.
Menurut Mahfud, nilai independensi selama proses pemilihan yang berlangsung pada 14 Februari dan proses setelahnya sangat penting. Dia mengatakan pengunduran diri dari jabatan Menko Polhukam sebenarnya telah dibicarakan sejak dirinya diusung sebagai calon wakil presiden mendampingi Ganjar Pranowo.
“Saya juga telah mengemas seluruh barang pribadi, dan telah siap keluar dari rumah dinas dan melepaskan seluruh fasilitas negara,” ungkapnya dalam siaran pers yang diterima jurnalis, Rabu, siang.
Sebelumnya, Mahfud telah menemui Menteri Sekretariat Negara Pratikno. Dari pertemuan itu, Mahfud telah dijadwalkan bertemu langsung dengan Presiden Joko Widodo. Mahfud ingin mundur secara baik-baik, sebab dulu juga diangkat secara baik, dan tidak ingin muncul kesan ‘tinggal gelanggang colong playu’.
Mahfud menjelaskan keputusan itu pun telah dibicarakan oleh segenap partai koalisi dan Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud. Setelah pembicaraan bersama partai koalisi beserta TPN, didapat kesimpulan langkah mundur dari jabatan negara selama proses Pilpres 2024 adalah langkah yang bijak.
Para partai pendukung dan TPN, kata Mahfud, mendukung sepenuhnya keputusan. “Hal ini dianggap upaya mengembalikan marwah demokrasi yang dilaksanakan dengan proses yang benar dan jujur,” katanya.
Mahfud berharap pengunduran diri ini bisa menjadi jaminan moral dan intelektual agar Pilpres berjalan adil dan jujur. “Saya sangat menghindari konflik kepentingan dan intervensi politik,” ungkap Mahfud menyudahi.
(Sumber foto: Kemenko Polhukam)
