LAYAR.NEWS – Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan memberikan pernyataan terkait Kongres Luar Biasa (KLB) yang digagas sejumlah mantan kadernya, di Sibolangit, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021).
“Di samping Ketua Umum Partai Demokrat AHY, Ketua Majelis Tinggi Partai SBY akan mengeluarkan pernyataan,” kata Wakil Sekjen Partai Demokrat Ossy Dermawan yang dikutip dari Okezone, Jumat (5/3/2021).
Ossy menambahkan, pernyataan ready viewed SBY merespons perihal kudeta yang diduga dimotori oleh sejumlah mantan kader hingga pihak pejabat pemerintahan.
“Pernyataan ini merespons ‘kudeta’ terhadap kepemimpinan Partai Demokrat yang sah dan yang dilakukan oleh persekongkolan antara pihak luar dan pihak dalam partai yang nyata-nyata melawan hukum yang berlaku,” ujar Ossy.
Mantan Kader Gagas KLB Usung Moeldoko Jadi Ketum
Sebelumnya, Mantan Kader Partai Demokrat (PD), HM Darmizal menyatakan, akan menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) pada Jumat (5/3/2021) siang ini. Ia mengklaim, KLB akan dihadiri pengurus DPC dan DPD seluruh Indonesia serta sejumlah tamu undangan.
“(Insya Allah) KLB dilaksanakan pada Jum’at siang (5 Maret 2021). Peserta yang sudah menyatakan siap hadir sebanyak 1.200 orang. Terdiri DPC, DPD, Organisasi Sayap dan semua tamu undangan,” ujarnya dikutip dari Okezone.
Darmizal juga menyatakan Moeldoko bakal menjadi ketua umum partai berlambang bintang mercy melalui KLB tersebut.
Menurutnya, kemungkinan terpilihnya Moeldoko sebagai Ketua Umum Demokrat atas suara mayoritas kader. Di bawah ketua umum baru, diharapkan akan membawa Demokrat kembali meraih kejayaannya.
“Insya Allah di bawah pimpinan Ketum baru, PD akan menjadi pemenang Pemilu 2024, dengan target perolehan suara di atas 25 persen,” kata dia.
KLB Demokrat yang akan digelar Jumat siang bakal kabarkanya dihadiri 1.200 orang. Terdiri DPC, DPD, organisasi sayap dan semua tamu undangan.
DPP Demokrat Sebut KLB Bodong
Sementara itu, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra menyatakan, rencana pelaksanaan KLB yang dilakukan Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD) merupakan KLB bodong.
Dia menyebut, berdasarkan penuturan para kader dan pemilik suara sah, mereka diancam karena menolak hadir.
“Oknum kekuasaan tersebut bekerja sama dengan mantan-mantan kader yang bergerak atas dorongan insentif money politics, jabatan, dan proyek, seperti yang dituturkan para kader yang menolak hadir,” ujarnya.
Herzaky bahkan menyebutkan bahwa para pelaku GPK-PD selalu menggunakan tipu daya dengan menebar kabar bohong dalam mewujudkan ambisi jahatnya. Seakan-akan pelaku tersebut mendapatkan banyak dukungan dari pemilik suara. Serta seakan-akan ada penjabat penting DPP yang mendukung.
“Pola ini sejak awal mereka terapkan ketika mencatut nama Presiden Joko Widodo dan sejumlah anggota kabinet Presiden Joko Widodo,” ucapnya.
Padahal, lanjut Herzaky, kenyataannya yang hadir di KLB itu bukanlah pemilik suara. Melainkan hanya kader atau mantan kader yang dibuat seakan-akan pemilik suara sah dan mewakili kota, kabupaten, maupun provinsi tertentu.
Selain itu, panitia pelaksana KLB merupakan mantan kader yang diberhentikan secara tidak hormat. Sehingga, menurutnya, panitia pelaksana KLB bodong itu sama sekali tidak berhak meminta, mengusulkan, apalagi melaksanakan KLB berdasarkan AD/ART Partai Demokrat yang sudah disahkan di Kemenhukham berdasarkan Kongres yang sah di tahun 2020.
“Peserta Kongres yang diklaim sudah 1.200 orang itu bukanlah pemilik suara sah. Banyak bukti dan pengakuan dari kader yang bukan pemilik suara, yang ditawarkan insentif money politics asalkan bersedia hadir, dan akan dianggap mewakili kab/kota/provinsi itu,” tegasnya.
Baca berikutnya: AHY Ungkap Soal Kudeta, ARA: Sudah Lama Dirancang